Sinergi TPID Se-Provinsi Bali Mengendalikan Inflasi dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
Didukung Gerakan Nasional Tanam Cabai “Merdeka 77.000”
DENPASAR, MataDewata.com | High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengaktifkan kembali gerakan urban farming sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah diluncurkan pada tanggal 10 Agustus 2022. Menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian Inflasi tahun ini TPID se-Provinsi Bali menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID pada 16 Agustus 2022 di Ruang Rapat Gedung Gajah Jaya Sabha.
HLM dipimpin Gubernur Bali dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kepala Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali, serta perwakilan instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pada kegiatan tersebut dilakukan pencanangan Gerakan Nasional Tanam Cabai ‘Merdeka 77.000’ melalui penyerahan secara simbolis 9 bibit cabai kepada perwakilan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Bali. dilanjutkan penandatanganan deklarasi dukungan Kepala Daerah se-Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah (KAD) guna menjaga kestabilan harga pangan.
Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2022, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan Gubernur Bali menyaksikan bersama Rakornas Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara hybrid dari Istana Negara. Rakornas mengambil tema ‘Sinergi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional’. Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 menginstruksikan TPIP dan TPID untuk memperkuat sinergi di pusat dan daerah.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Gubernur Bank Indonesia, Menko Kemaritiman dan Investasi, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta seluruh TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut juga memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sebagai upaya mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro secara detail. Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi, Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat.
Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Arahan tersebut merupakan strategi yang perlu ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global,dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang berdampak pada peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho di Denpasar, Sabtu (20/8/2022).
Dijelaskan, tekanan kenaikan inflasi tersebut terlihat dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada Juli 2022 mencapai 4,94X (yoy), lebih tinggi dari kisaran sasaran 3 Ht 196, terutama disebabkan oleh inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 11,476 (yoy). Tekanan lebih lanjut dapat tertahan oleh stabilnya harga beras sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras sejak 2019. Inflasi kelompok harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara juga meningkat dipengaruhi oleh kenaikan harga energi global. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan masih tetap terkendali didukung ekspektasi inflasi yang terjaga.
Ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, gangguan cuaca, dan kesenjangan pasokan antar waktu dan antardaerah. “Upaya bersama perlu diperkuat untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait lainnya telah menginisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan sejak awal Agustus 2022 yang lalu,” ujar TRisno Nugroho.
Langkah tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Trisno Nugroho menegaskan, Bank Indonesia juga berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan Pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. “Kebijakan moneter difokuskan untuk stabilitas (oro-stability), sementara empat kebijakan lainnya, yakni makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth),” terangnya.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada kesempatan sebelumnya menyampaikan, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah diperkuat sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan Operasi moneter. Secara khusus juga menyampaikan apresiasi atas sinergi erat seluruh pemangku kebijakan dalam melakukan berbagai upaya ekstra untuk pengendalian inflasi. “Ke depan Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait akan terus memperkuat sinergi TPIP dan TPID untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional,” terang Perry Warjiyo. Bi-MD
