TPID Provinsi Bali Memastikan Pasokan Pangan dan inflasi Aman Nataru hingga Galungan
Kuatkan Pasokan Beras Lokal dari Tabanan dan Buleleng
DENPASAR, MataDewata.com | Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali perkuat langkah strategis pengendalian inflasi di Pulau Dewata menjelang hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta menghadapi tahun 2023. Kordinasi dengan melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali dipimpin langsung Gubernur Bali, Wayan Koster di Ruang Rapat Gedung Gajah, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (16/12/2022).
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho serta Bupati/Wali Kota se-Provinsi Bali, BPS, Bulog serta OPD terkait. Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada anggota TPID se-Provinsi Bali yang telah berupaya dan bekerja keras menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.
Sesuai dengan arahan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pengendalian Inflasi Balinusra, Gubernur Wayan Koster menegaskan pemerintah daerah di Bali harus melaksanakan pengendalian inflasi mencakup; (1) operasi pasar, (2) sidak ke pasar dan distributor, (3) kerja sama dengan daerah penghasil, (4) gerakan menanam, (5) menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan (6) subsidi transportasi dari APBD.
Mengemuka isu strategis yang perlu diwaspadai terkait penurunan pasokan beras dan produksi hortikultura (bawang merah, cabai, tomat) untuk pemenuhan kebutuhan atas peningkatan wisatawan menjelang libur akhir tahun, termasuk antisipasi kenaikan harga atas permintaan canang sari pada bulan Desember 2022 menjelang Hari Raya Kuningan dan Galungan.
Ditegaskan Gubernur Wayan Koster, permasalahan inflasi volatile food dapat terkendali sepanjang suplai bahan pangan tersedia serta rantai distribusi dapat dipersingkat. “Diperlukan peran Perumda sebagai offtaker untuk memotong biaya distribusi sejak dari petani/pemasok hingga ke konsumen,” ujarnya lanjut menyampaikan rencananya untuk memperkuat peran Perumda Provinsi sebagai offtaker untuk pengadaan pangan di level provinsi.
Gubernur Wayan Koster juga Kembali menekankan perlunya kerja sama antar pemerintah kabupaten dan kota tidak sebatas pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka pengendalian inflasi, tetapi juga untuk mendorong pemanfaatan produk pangan lokal dalam rantai pasok provinsi Bali seperti beras Tabanan. Khusus beras Pemerintah Provinsi telah menyiapkan program peningkatan kapasitas penggilingan gabah di Tabanan. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bali juga siap mendukung realisasi BTT dari kota/kabupaten untuk pengendalian inflasi.
Pada kesempatan sama, KPwBI Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan Provinsi Bali menduduki urutan inflasi tertinggi ke-6 (6,62, yoy), urutan ke-9 (0,28%, mtm), urutan ke-11 (5,69%, ytd). Lebih Kembali menegaskan di samping komoditas hortikultura yang perlu diwaspadai juga adalah harga canang sari. Untuk pengendalian inflasi ke depan Bank Indonesia memberikan rekomendasi jangka pendek diantaranya memperkuat fungsi perumda pangan sebagai offtaker diantaranya dengan mendorong pembiayaan dengan Bank BPD Bali.
Mengoptimalkan SiGapura sebagai pusat informasi pergerakan harga (memperkuat akurasi data neraca pangan, diantaranya dengan menambahkan data arus keluar masuk komoditas dari dan ke Bali. upaya lain dengan melanjutkan gerakan menanam cabai/bawang. Didukung Komunikasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat (contoh: penggunaan televisi/running text di pasar) serta percepatan implementasi Perda No: 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
“Hal terpenting juga optimalisasi penggunaan lahan tidur milik pemerintah daerah, utamanya untuk hortikultura,” ujar Trisno Nugroho lanjut menyampaikan rekomendasi jangka menengah/Panjang dengan memperkuat branding dan meningkatkan penggunaan produk pangan lokal Bali. Pembentukan BUMD Pangan bagi kabupaten yang belum memiliki sebagai operator pelaksana KAD secara profesional,
Termasuk pembagian (spesialisasi) fungsi offtaker BUMD berdasarkan komoditas unggulan di Bali, pembentukan Pasar Induk di Bali, Peningkatan suplai dan produktivitas lahan melalui digital farming di sisi hulu untuk bahan pangan serta hilirisasi komoditas hortikultura daam rangka menjaga stabilitas harga dan menjaga nilai tukar petani tentunya didukung pengadaan dan optimalisasi CAS.
Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara menyampaikan ketersediaan pangan untuk menjaga inflasi terus dilakukan. Didukung Program Operasi Pangan dan Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan minimun dua kali dalam seminggu atau sebanyak 128 kali daria Oktober hingga 31 Desember 2022 mendatang. Terkait tingginya harga beras yang banyak dikomsumsi masyarakat pihaknya juga sudah mensiasati dengan mendatangkan beras dari Kabupaten Tabanan yang juga memiliki kualitas tidak kalah bagus.
“Kami di Pemerintah Kota Denpasar sudah memastikan stok panga aman. Kami sekarang pasokkan Beras Pertiwi dari Tabanan, enak dan harganya juga lebih murah. Kami coba kenalkan di pasar 10 ton habis, kita tambah 15 ton hingga 31 desember. Sehingga masyarakat mulai beralih,” terang Jaya Negara lanjut menyampaikan hal sama juga dilakukan Bulog dengan mendatangkan kualitas beras kualitas bagus dari Sudaji-Buleleng. Selain di Kota Denpasar operasi pasar untuk pengendalian inflasi juga dilakukan ektra oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Bi-MD
