Kanwil Kementerian Hukum Bali Sambut Kedatangan Tim BPK RI untuk Pemeriksaan Keuangan Tahun 2024
DENPASAR, MataDewata.com | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyambut kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 pada satuan kerja di wilayah Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra menyampaikan bahwa, sebagai bagian dari era Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali telah mengalami restrukturisasi menjadi beberapa entitas yang lebih terfokus.
Yaitu Kanwil Kementerian Hukum Bali, Kanwil Kementerian HAM Bali, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali dan Kanwil Ditjen Keimigrasian Bali. Meskipun terjadi perubahan struktur, komitmen dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) tetap menjadi prioritas utama.
“Kegiatan pemeriksaan tahunan ini merupakan kewajiban bagi kami untuk diperiksa, hak negara untuk memeriksa, dan kewajiban kita semua untuk terus berbenah serta beradaptasi ke arah yang lebih baik. Meskipun sifatnya rutin, kami menyadari masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Oleh karena itu, kami berharap Tim Pemeriksa dapat memberikan masukan, saran serta pengawasan yang berkelanjutan,” ujar Kakanwil.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa pihaknya yakin dan percaya bahwa Tim Pemeriksa BPK RI akan melaksanakan tugasnya secara profesional, cermat dan objektif. Jika nantinya terdapat temuan dalam pemeriksaan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Selain itu, ia mengingatkan seluruh satuan kerja di Kanwil maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar bersikap kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa terkait pengelolaan keuangan dan BMN.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim BPK RI, Dandy Handoza, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini meliputi pengujian saldo atas akun-akun yang tercantum dalam neraca serta transaksi-transaksi yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Ia juga mengapresiasi pencapaian Kementerian Hukum dan HAM yang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan BMN khususnya di Kanwil Kementerian Hukum Bali semakin transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kh-MD
