Ketua DPRD Tabanan Usulkan Pecalang Terima Gaji Tetap
Siap Selaraskan Kebijakan hingga Aspek Penganggarannya
TABANAN, MataDewata.com | Peran strategis pecalang sebagai penjaga keamanan dan ketertiban berbasis adat di Bali kembali mendapat perhatian. Kali ini disampaikan langsung Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa yang mengusulkan agar pecalang diberikan gaji secara rutin atas kontribusinya dalam menjaga ketertiban budaya di desa adat.
Usulan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Tabanan bersama jajaran eksekutif, termasuk Sekda, Asisten II dan OPD terkait, saat membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2025-2029, Rabu (14/5/2025).
“Pecalang merupakan bagian integral dari sistem sosial budaya Bali. Karena itu, sudah sepatutnya mereka memperoleh penghargaan berupa gaji tetap atas dedikasinya menjaga ketertiban dan keamanan adat,” ujar Arnawa.
Menurut politisi PDI Perjuangan asal Desa Mangesta, Penebel itu, wacana tersebut sejalan dengan kebijakan yang sedang digodok di tingkat Pemerintah Provinsi Bali. di Tabanan pihaknya menyatakan siap mendukung dan menyelaraskan kebijakan termasuk dalam aspek penganggarannya. “Apakah nantinya bersumber dari APBD Provinsi atau Kabupaten, tentu akan kami bahas lebih detail. Yang jelas, kami di Tabanan siap melaksanakan kebijakan tersebut,” tegasnya.
Arnawa juga menegaskan bahwa wacana ini tidak berkaitan dengan isu ormas ilegal yang akhir-akhir ini menjadi sorotan. Ia menekankan bahwa pecalang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal Bali dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. “Keberadaan pecalang bukanlah hal baru. Mereka sudah menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan adat di desa. Tinggal kita pertegas status mereka dengan memberi dukungan anggaran,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Arnawa juga menyampaikan penolakan tegas terhadap kehadiran organisasi masyarakat maupun lembaga dari luar yang dinilai bisa mengganggu kondusivitas di Bali. “Kami, sebagai lembaga perwakilan rakyat, secara tegas menolak kehadiran ormas atau LSM luar yang bisa mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali,” tandasnya. Dt-MD
