DPRD Badung Sampaikan Pandangan Umum Terhadap RPJP Pemerintah Kabupaten Badung
BADUNG, MataDewata.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan program jangka panjang (RPJP) Pemerintah Kabupaten Badung dalam Sidang Paripurna II, yang berlangsung di Ruang Gosana Sekretariat DPRD Badung, Jumat (12/7/2024).
Penyampaian dari ketiga fraksi, pertama Fraksi Badung Gede (Gerindra dan Demokrat) disampaikan oleh I Made Wijaya, SE., Fraksi Golkar disampaikan oleh A.A Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, SH., dan Fraksi PDIP disampaikan oleh I Wayan Sandra, SH.,MH., Beberapa masukan, saran dan ide dari masing-masing fraksi disampaikan untuk menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Badung.
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata menjelaskan bahwa penyampaian fraksi Badung Gede tetap berkonsentrasi terhadap perbaikan infrastruktur dan masukan agar rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) sesuai dengan Budaya yang ada di Kabupaten Badung.
“Pertama adalah infrastruktur jalan, gorong-gorong dan alur-alur jalan yang memang membuat krodit itu akan segera diselesaikan persampahan dan air itu ide. Kemudian dimasukkan dalam RPJP itu adalah bagaimana Badung ini terus berinovasi dengan karakternya yaitu adat budaya tradisi yang sudah ada di mana pariwisata merupakan sektor utamanya,” jelas Parwata kepada awak media.
Lanjut Parwata menambah selaras juga yang disampaikan oleh fraksi Golkar. Maka ada beberapa yang sangat menarik tentunya sama yang disampaikan dengan fraksi PDI Perjuangan. Pertama adalah implementasi daripada kebijakan strategis, arah kebijakan daripada penguatan transformasi ekonomi.
“Penguatan transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan ini yang dirancang yang disampaikan oleh Golkar dan PDI perjuangan. Maka ini harus menjadikan satu hal yang prinsip yang wajib dituangkan dalam RPJP 2025-20045,” ujarnya.
PDI Perjuangan kata Parwata, mendorong pemerintah untuk melakukan pembenaha, perbaikan infrastruktur dan penyediaan air bersih kepada masyarakat serta perkembangan teknologi.
“Dan ini merupakan dorongan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan 1 adalah bagaimana wajah Kota ini bagus, yang kedua Kota itu bisa Bagus, Kota Mangupura, infrastrukturnya bagus kebutuhan airnya bagus dan kebijakan digitalisasi teknologi harus dikembangkan secara maksimal,” terang Parwata.
Politisi PDI Perjuangan ini menyimpulkan beberapa hasil pandangan umum yang harus di kaji kembali oleh pemerintah Kabupaten Badung berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045.
“Dari poin-poin pemadam fraksi itu maka ini harus dirangkai kembali oleh Bappeda, Sekda dan beberapa Stakeholder lainnya untuk dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka panjang Badung 2025-2045 RPJP semesta berencana yang berkelanjutan sampai 2045,” terangnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Badung harus mampu berinovasi dan melakukan pembenahan terhadap fasilitas pariwisata untuk meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan.
“Badung ini harus memiliki inovasi daerah yang bisa meningkatkan ekonominya secara sustainable, dia boleh berfokus kepada pembenahan pariwisata tetapi di satu sektor dia harus melakukan pembenahan di bidang ekonomi yang berkelanjutan terhadap potensi,” tegasnya.
Di sisi lain, pihaknya menyampaikan bahwa pemerintahan Kabupaten Badung diberikan amanat oleh kementerian keuangan untuk meningkatkan ekonomi melalui inovasi dari berbagai sektor.
“Badung ini diamanatkan supaya investment aset ini, aset-aset yang dimiliki oleh Badung ini bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi yang berkeadilan. Sehingga di luar sektor pariwisata juga ada sektor ekonomi lanjutannya yang merupakan galian daripada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR,” imbuhnya.
Terakhir Parwata menegaskan bahwa kedepan Badung harus dirancang dengan baik untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada masyarakat. “Karena kebahagiaan masyarakat Badung itu menjadi tanggung jawab pemerintah bersama. Inilah kebahagiaan ini yang merupakan indikator utama yang wajib kita lakukan bersama-sama antara pemerintah dan DPRD kabupaten Badung,” tutupnya. On-MD
