Ketua Dekranasda Bali Terus Gawangi Pameran IKM Bali Bangkit
DENPASAR, MataDewata.com | Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Koster kembali menggawangi dan membuka secara resmi Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 4 tahun 2023 bertempat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar (Art Center), Denpasar, Kamis (11/5/2023). Ny. Putri Koster menunjukkan tidak pernah lelah mengajak para pengrajin, UMKM/IKM hingga masyarakat untuk terus melestarikan kerajinan warisan leluhur.
“Mungkin ini kesannya sepele, atau terlalu mengada, namun perlu kita sadari bersama bahwa kita sedang menghadapi permasalahan serius mengenai keberlangsungan kain tenun/endek kita,” ujar Wanita yang akrab disapa Bunda Putri tersebut.
Pada acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Ketua Dekranasda Kabupaten Klungkung Ny. Ayu Suwirta, Bunda Putri mengungkapkan berbagai persoalan disadarinya dan harus dihadapi sejak kali pertama ia menjabat sebagai Ketua Dekranasda Bali. Dikatakannya berdasarkan survey Universitas Hindu Indonesia (UNHI), endek yang beredar di pasaran hanya 13% ditenun oleh penenun Bali, sisanya 87% ditenun di luar Bali.
“Ini terkesan sepele, namun akan menjadi bom waktu yang jika meledak akan benar-benar merugikan pengrajin kita. Jangan hanya demi kepentingan bisnis yang pragmatis kita mengorbankan warisan leluhur kita yang benar-benar adiluhung,” tegasnya.
Sebenarnya, pendamping orang nomor satu di Bali itu menyatakan bahwa Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster sudah langsung berinisiatif menyelamatkan warisan leluhur endek dan songket dengan mendaftarkan endek dan songket mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Pendorong Ekonomi Daerah.
Dengan terdaftarnya endek dan songket Bali di KemenkumHAM RI, maka Pemprov Bali sudah mempunyai sertifikat paten mewakili masyarakat terutama para pengrajin Bali tentang endek dan songket beserta motif-motifnya. “Untuk itu, kami bisa melaporkan jika ada oknum nakal yang memalsukan motif endek atau songket, seperti yang marak beredar di pasaran saat ini, contohnya kamen songket bordir,” imbuhnya sembari mengatakan sebenarnya keberadaan kain border bisa diakali dengan cara jangan meniru motif songket, namun bisa bekerjasama dengan seniman lokal Bali menciptakan motif baru contohnya motif bunga kasna ataupun motif alam lainnya.
Untuk itu, dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi aktif menyelamatkan motif-motif songket Bali dengan cara melaporkan jika melihat oknum yang meniru motif kain tenun Bali. Ke depan, Ny. Putri Koster berharap kerajinan di Bali mempunyai sistem yang baik. Ia pun meminta Dekranasda Bali mulai membuat asosiasi pedagang dan penenun selain itu membuat standarisasi kualitas hingga koperasi pengrajin.
Sehingga berbagai permasalahan terkait bahan baku, harga dan lain-lain sudah diatur dengan baik. Ia mengatakan ini adalah salah satu langkah efektif dalam upaya menyelamatkan keberlangsungan kerajinan Bali. “Meski kecil, namun harus tetap dilakukan secara kontinu agar keberlangsungan kain tenun kita terjaga,” cetusnya. Apalagi, Gubernur Wayan Koster sudah menyiapkan tempat yang lebih luas dan bergengsi yaitu berupa convention center di Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung untuk memajang kerajinan Bali. Hal itu salah satu bukti lagi bagaimana pemerintah sangat serius menangani masalah ini.
Di akhir acara, tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra Dekranasda yaitu Bank BPD Bali dan balimall.id yang selalu turut mengawal para pengrajin Bali agar terus semangat berkarya. “Dukungan dari berbagai pihak telah kita dapatkan, untuk itu melalui pembukaan IKM Bali Bangkit kali ini, mari kita benar-benar bangkit dan tumbuhkan kesadaran kita bahwa kita adalah pewaris sah dari kerajinan yang diwariskan oleh para leluhur, dan kita mempunyai kewajiban moral untuk melestarikannya,” tutupnya.
Parade Fashion Show pada pagi itu menampilkan peserta dari Dekranasda dan PKK Kabupaten Klungkung, Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali. Hp-MD
