DPRD Kabupaten Tabanan Rencanakan Raker Bahas Solusi Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan
TABANAN, MataDewata.com | DPRD Kabupaten Tabanan berencana menggelar rapat kerja (raker) bersama dinas terkait dan BPJS Kesehatan untuk membahas langkah penyelesaian atas penonaktifan ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Rencana tersebut muncul sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat, khususnya warga kurang mampu, yang berpotensi kehilangan akses layanan kesehatan.
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa menyampaikan bahwa pembahasan akan difokuskan melalui Komisi IV DPRD Tabanan yang membidangi sektor kesehatan. Raker akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk BPJS Kesehatan, untuk mengevaluasi penyebab penonaktifan dan mencari skema solusi yang tepat. “Kami akan minta Komisi IV melakukan rapat kerja dengan dinas terkait dan BPJS untuk membahas solusi serta mekanisme penerapannya ke depan. Semua pihak akan dilibatkan,” ujar Arnawa, Selasa (10/2/2026).
Arnawa menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh negara, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini bergantung pada subsidi pemerintah. Oleh karena itu, penonaktifan PBI seharusnya tidak dilakukan tanpa koordinasi matang dengan pemerintah daerah. “Kehadiran negara sangat diperlukan agar masyarakat yang benar-benar tidak mampu tidak kehilangan perlindungan kesehatan saat mereka membutuhkannya,” tegasnya.
Mengenai opsi penerapan skema sharing cost atau pembiayaan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, Arnawa mengatakan hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut dan akan menjadi agenda pembahasan dalam raker Komisi IV. Tujuannya agar beban ekonomi masyarakat tidak memberatkan.
Selain itu, Arnawa menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan. Pendataan ulang dianggap krusial agar program PBI tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh warga yang sebenarnya mampu secara ekonomi. “Jangan sampai masyarakat yang sudah mampu mengaku tidak mampu. Siapa yang memang benar-benar layak menerima, negara wajib hadir,” pungkasnya. Hdt-MD
