BPR Kanti Gelar Seminar Nasional “Indonesia Economic Outlook 2026”

GIANYAR, MataDewata.com | Menyikapi dinamika perekonomian nasional dan tantangan global dalam upaya “Penguatan Peran Lembaga Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional” Bank BPR Kanti menggelar Seminar Nasional Indonesia Economic Outlook 2026 yang berlangsung di Pusdiklat BPR Kanti, Batubulan, Gianyar, Senin (8/12/2025). Menghadirkan narasumber serta peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Menegaskan komitmen BPR Kanti untuk memainkan peran lebih strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor UMKM dan lembaga keuangan mikro. Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba, SE., MM., menegaskan lembaga keuangan harus tetap optimis di tengah minimnya kebijakan dan keberpihakan.

Amitaba menilai, pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa adanya peran kuat dari lembaga keuangan di dalamnya. Pihaknya merasakan prioritas kebijakan pemerintah pada sektor lembaga keuangan mikro masih belum ditempatkan sebagai fokus utama.

“Pertumbuhan ekonomi itu pasti melibatkan lembaga keuangan. Tetapi pemerintah menempatkannya hanya pada prioritas keenam. Artinya, secara kebijakan, keberpihakan kepada lembaga keuangan masih rendah,” ujar Amitaba menegaskan.

Menyikapi dinamika yang ada BPR dan lembaga keuangan mikro tidak boleh kehilangan semangat karena memang memiliki peran sangat sangat vital dalam menggerakkan ekonomi daerah. “Kita membuat seminar nasional ini untuk melihat insight dari berbagai wilayah. Kita ingin menumbuhkan optimisme bahwa lembaga keuangan, termasuk BPR, tetap menjadi penggerak ekonomi di daerah,” imbuhnya.

Satu fokus yang dirasa ikut menjadi tantangan BPR Menjelang 2026 selain terkait regulasi juga dengan maraknya persaingan jasa pinjaman online alias Pinjol termasuk masih dirasakannya dampak ekonomi pasca pandemi yang harus disikapi dengan kemudahan dan dukungan dari pemerintah.

Amitaba mengurai secara dalam sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi BPR memasuki tahun 2026, yang pertama regulasi yang menempatkan BPR menyerupai bank umum. “Semangat lahirnya BPR adalah menyelamatkan masyarakat dari rentenir. Tetapi regulasi sekarang nyaris sama dengan bank umum. Ini tantangan berat bagi industri BPR,” tegasnya.

Selanjutnya hadirnya varian platform Pinjol baik legal maupun illegal yang menjadi ancaman serius bagi BPR. Selanjutnya mengguritanya dominasi perbankan besar yang Kembali diperkuat kebijakan pemerintah dengan menyalurkan dana besar melalui bank Himbara sebesar Rp200 triliun. “Idealnya dana itu disalurkan melalui kerja sama dengan BPR agar UMKM di daerah bisa bergerak. Tapi kenyataannya, kebijakan ini belum sepenuhnya berpihak kepada lembaga keuangan kecil,” beber Amitaba.

Kondisi Pariwisata Bali yang belum tumbuh/pulih denga baik pasca pandemi Covid-19 juga harus disikapi dengan serius untuk mendorong pemerintah untuk memperpanjang kebijakan relaksasi kredit di Bali. “Relaksasi seharusnya diperpanjang sampai 2028 agar lembaga keuangan di Bali punya ruang untuk memperbaiki kualitas kredit dan memperkuat likuiditas,” katanya.

Ia juga menyorot potensi ekonomi yang bisa melemah akibat musibah atau bencana alam, sehingga pemerintah harus mengambil langkah maju dalam memitigasinya. Diakui Amitaba, perbankan yang sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi. “Kita tetap harus optimis, tetapi tantangan bencana dan ketidakpastian ekonomi tidak boleh diabaikan,” tambahnya.

Menjadi daerah dengan tingkat pertumbuhan pembangunan dan sektor property yang melaju menjadikan Bali mengalami kejenuhan hampir dalam satu dekade yang berimbas langsung data sektor perbankan. “Bubble properti itu sudah terasa sejak 2016. Ini harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat agar tidak memicu masalah ekonomi baru,” terangnya seraya berharap stabilitas sosial dan keamanan Bali tetap terjaga sehingga iklim investasi dapat kembali membaik.

Amitaba berharap, seminar nasional yang dilaksanakan dapat merumuskan Solusi dalam memperkuat sinergi. Ruang diskusi strategis dibuka antara regulator, praktisi keuangan, akademisi, dan pelaku industri. Diharapkan berbagai masukan yang lahir dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada lembaga keuangan mikro. Inilah satu upaya yang diharapkan BPR Kanti mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang baik.

“Kami ingin menjaga optimisme. BPR, koperasi, dan lembaga keuangan mikro adalah tulang punggung ekonomi daerah. Kalau ini kuat, ekonomi nasional akan jauh lebih stabil,” tutup Amitaba. Dengan berlangsungnya seminar nasional ini, BPR Kanti Kembali menegaskan perannya sebagai lembaga keuangan yang proaktif, inovatif, dan tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi 2026 sekaligus berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional. On/Yn-MD