BPBD Bali Dorong Penanggulangan Bencana yang Inklusif Melalui Kolaborasi Multipihak

DENPASAR, MataDewata.com | Keberhasilan upaya penanggulangan bencana tidak lagi hanya diukur dari kecepatan evakuasi fisik, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas, secara adil dan bermartabat.

Pembelajaran yang didapatkan dari berbagai kejadian bencana baru-baru ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas memerlukan pendekatan komunikasi bencana yang lebih berbelas kasih dan terintegrasi ke dalam setiap aspek penanggulangan bencana, dimulai dari perencanaan dan kesiapsiagaan hingga penanganan dan pemulihan.

Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan transformasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali bersama dengan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana (Program SIAP SIAGA) menyelenggarakan lokakarya bertajuk “Etika Komunikasi dengan Ragam Disabilitas” pada 16-17 Desember 2025.

Forum lokakarya ini juga menjadi sebuah ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan standar komunikasi yang lebih beradab dan berkeadilan, mengingat komunikasi yang inklusif masih sering terabaikan dalam penanganan bencana sebelumnya.

“Pada saat banjir di Bulan September, termasuk yang kemarin, komunikasi yang inklusif masih belum terjadi. Kedepannya kita ingin lebih baik,” kata Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali saat membuka kegiatan lokakarya tersebut. Dengan mengutamakan inklusivitas, diharapkandapat meningkatkan sistem penanganan bencana di Bali, dan memastikan akses yang berkeadilan terhadap informasi, respons, dan keselamatan.”

Urgensi terhadap kesiapsiagaan bencana inklusif ini semakin nyata di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda Bali sejak 11 Desember 2025. Akibat curah hujan tinggi dan banjir yang meluas di berbagai wilayah seperti Karangasem, Denpasar, Badung, Gianyar, hingga Jembrana, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan status siaga darurat sebagai peringatan resmi bagi seluruh pihak untuk melakukan langkah-langkah mitigasi risiko bencana.

Adanya potensi ancaman yang diprediksi masih besar, penguatan sistem penanggulangan bencana yang inklusif menjadi prioritas utama guna meminimalisir risiko bagi kelompok rentan di tengah dinamika cuaca yang belum menentu. Lokakarya tersebut juga mengusung semangat Hari Disabilitas Internasional 2025 “Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas” yang selaras dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus meningkatkan pelayanan yang saling melayani dan melindungi seluruh lapisan masyarakatnya.

Semangat ini juga sejalan dengan tujuan dari pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk Penanggulangan Bencana (ULD-PB) di Provinsi Bali yang diluncurkan beberapa waktu lalu dan melibatkan sebanyak 11 organisasi penyandang disabilitas (Opdis).

Sehingga melalui lokakarya ini, BPBD Provinsi Bali mengajak dan mendorong kolaborasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui langkah-langkah sinergitas multipihak yang lebih inklusif dan pelibatan yang bermakna dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek utama. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, Opdis dan pelaku industri pariwisata menjadi modal krusial untuk mewujudkan Bali menjadi provinsi yang lebih responsif bencana.

Semangat memperluas semangat inklusivitas dalam penanggulangan bencana ini disambut baik oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari keikutsertaan pada lokakarya ini yang tidak hanya dihadiri oleh perwakilan OPDis seperti HWDI, dan Gerkatin, namun juga FPRB, PHRI, Bali Hotel Association, KADIN, Rotary, dan beragam pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Bali.

Dalam kesempatan ini, Ni Ketut Leni Astiti selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali turut berbagi pemahaman dan bentuk etika komunikasi ragam disabilitas. Ketut Leni pun menyambut baik inisiatif BPBD Provinsi Bali tersebut yang memperhatikan pentingnya etika komunikasi dan pelibatan ragam disabilitas dalam kebencanaan di sektor pariwisata.

“Ini adalah sebuah hal yang baru ya, harapan saya kedepannya agar teman-teman disabilitas terus dilibatkan sebagai subjek dalam menyampaikan bagaimana beretika komunikasi dengan ragam disabilitas terkait dengan kebencanaan,” kata Ketut Leni.

Lebih lanjut Ketut Leni menambahkan pentingnya kegiatan kesiapsiagaan yang melibatkan penyandang disabilitas seperti simulasi bencana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan beragam disabilitas dan tim kebencanaan dapat betul-betul maksimal bisa menolong kelompok penyandang disabilitas dengan hambatan ketika terjadi bencana. Keterlibatan bermakna menjadi sangat penting, tidak hanya sekedar partisipasi.

Ida Bagus Purwa Sidemen sebagai Direktur Eksekutif dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali dalam kesempatan ini juga turut memaparkan rancangan program kerja yang melibatkan kelompok penyandang disabilitas. “Saya sudah menyusun program di 2026 untuk adanya sosialisasi terkait disabilitas di kalangan hotel dan restaurant. Dalam rangka mewujudkan perubahan ini, kami ingin bekerjasama, karena ada hal-hal yang kami belum bisa dan bahkan belum kami ketahui, sehingga perlu bekerja dengan teman-teman, seperti dari HWDI,” tegas Ida Bagus Purwa Sidemen.

Pelaku industri pariwisata juga turut menyatakan komitmennya dan akan menyusun kembali SOP penanganan bencana di tempat usaha mereka dengan mengintegrasikan aspek-aspek inklusivitas. “Kita telah menyiapkan segala proses penanggulangan bencana di hotel, tapi satu hal yang tertinggal, ternyata kita lupa melibatkan teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Saya pun berpikir, kami perlu me-review kembali SOP. Tidak hanya berhenti di situ, kami juga perlu melakukan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh karyawan tentang tanggap menghadapi situasi di lapangan,” ungkap Renny dari Mövenpick Resort Jimbaran Bali.

Komponen keterlibatan publik akan membantu menyoroti bagaimana penanganan bencana yang inklusif meningkatkan taraf kehidupan seluruh penduduk Bali, melalui kolaborasi multipihak, akan sekaligus membangun komunitas yang lebih aman dan saling terhubung yang siap merespons dengan cepat dan efektif di masa krisis. Dengan demikian, memastikan bahwa ketika bencana melanda, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Dp-MD