DKI Masif Bangun SPKLU Kendaraan Listrik

JAKARTA, MataDewata.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transisi energi bersih di wilayah ibu kota. Salah satu fokus utamanya adalah dengan masif membangun jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) privat guna menopang ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) secara hulu-hilir.

Hal ini terungkap saat Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama Forum Wartawan DPRD Bali (Forward) menggelar studi tiru ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (7/7/2026). Langkah strategis ini bertujuan menggali formulasi regulasi serta percepatan penggunaan KBLBB guna menekan emisi karbon, sekaligus menjadi titik tiru dalam menyukseskan program Bali Energi Bersih.

Berdasarkan data proyeksi infrastruktur Pemprov DKI Jakarta yang mengacu pada Kepmen ESDM Nomor: 24.K/TL.01/MEM.L/2025, DKI Jakarta menyumbang porsi signifikan dalam pemenuhan SPKLU nasional. Pada realisasi tahun 2025 saja, pencapaian pembangunan SPKLU di Jakarta telah menyentuh angka 75,93 persen dari target, yakni sebanyak 1.473 unit infrastruktur pengisian daya yang tersebar di 801 lokasi.

Tak berhenti di situ, Pemprov DKI memproyeksikan lompatan besar jumlah SPKLU hingga tahun 2030 mendatang. Jika pada tahun 2026 target yang dipatok sebesar 3.277 unit, angka tersebut bakal terus melonjak hingga mencapai 32.589 unit SPKLU di tahun 2030.

Angka ini setara dengan 51,80 persen dari total target SPKLU secara nasional yang berjumlah 62.918 unit. Secara sebaran wilayah, Jakarta Selatan memimpin dengan 290 lokasi (543 unit), disusul Jakarta Pusat 173 lokasi (334 unit), Jakarta Barat 124 lokasi (216 unit), Jakarta Timur 112 lokasi (180 unit), dan Jakarta Utara 102 lokasi (200 unit), lengkap dengan teknologi Standard hingga Ultra Fast.

Selain SPKLU publik, Pemprov DKI Jakarta melalui Disnakertransgi memberi teladan nyata dengan membangun 8 unit SPKL privat di fasilitas pemerintahan, meliputi Gedung DPRD DKI Jakarta, Balai Kota Jakarta, serta Kantor Wali Kota di lima wilayah administrasi.

Penguatan fasilitas ini menjadi bagian integral strategi Pergub Nomor: 90 Tahun 2021 untuk mereduksi emisi karbon sektor transportasi sebesar 9,81 juta ton CO₂ pada 2030. Dengan infrastruktur pengisian daya yang kian merata, Pemprov DKI optimistis masyarakat akan semakin yakin beralih ke kendaraan listrik ramah lingkungan. Hj-MD