Dualisme PHDI Pusat, Bakumham Golkar: PHDI Bali Harus Tetap Ayomi Umat

DENPASAR, MataDewata.com | Bakumham Golkar Bali di bawah komando Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati menyampaikan sikap melalui kajian hukum dan diskusi menyikapi dualisme PHDI Pusat. Berkaitan adanya surat dari Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, yang mengusulkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali agar membekukan PHDI untuk sementara waktu.

Sri Wigunawati menyampaikan, secara kelembagaan antara MDA dan PHDI terpisah namun pada intinya keduanya memiliki fungsi kepada pelayanan untuk umat Hindu. Untuk itu jangan sampai dualisme PHDI yang ada pada proses hukum malah diarahkan pada pembekuan pelayanan khusunya dari PDHI di Bali kepada umat.

Baca juga :  Tingkatkan Kinerja Kemenkumham yang Berdampak, Yasonna: Perbanyak Inovasi dan Terobosan Baru

“Tugas PHDI itu bagi umat sangat banyak seperti misalnya urusan Sudhi Widani, Diksa Pariksa. Kalau sampai kondisi ini terjadi seperti dibekukan, dia (umat, red) tidak diberikan untuk suatu pelayanan, ini akan jadi seperti ayam kehilangan induk, jelas Sri Wigunawati.

Ditegaskan Bakumham Golkar Bali tidak berpihak baik ke PHDI versi WBT maupun versi Dunia. “Jangan sampai kesannya bahwa disitu ada satu keberpihakan sehingga harus mengalahkan dari pada fungsi dan pelayanan untuk umat itu sendiri,” tegasnya lanjut menyampaikan agar fungsi pelayanan dan pengayoman kepada umat oleh PHDI Provinsi Bali tetap berjalan seperti sebelumnya.

Baca juga :  Gandeng Mitra Kerja Profesional, Golkar Bali Semakin Dekat dengan Masyarakat

“Kalau kita bilang dalam bahasa tanda tanyanya, bolehlah di Jakarta itu orang pada minum tetapi di Bali jangan pada mabuk,” sindir srikandi Partai Golkar Bali itu agar tidak terkesan munculnya sikap dari MDA Provinsi Bali sebagi bentuk keberpihakan pada salah satu kepengurusan PHDI Pusat. “Jangan seperti itu,” tandasnya menegaskan didampingi sejumlah pengurus Bakumham Golkar Bali dan Wakil Ketua Golkar Bali Bidang Infokom dan MPO, Iwan Karna.

Baca juga :  Gemilang di PON XX Papua, Sugawa Korry: Kontingen Bali Harus Diapresiasi Bonus yang Layak

Dihadapan beberapa wartawan Sri Wigunawati kembali menegaskan, pihaknya tidak menyentuh persoalan hukum yang membelit PHDI saat ini. Bahkan tidak juga dalam kepentingan Bakumham Golkar Bali mendukung salah satu pihak yang bersengketa. Namun Sri Wigunawati mengungkapkan murni karena kepentingan yang lebih luas untuk turut memberi pemikiran demi menjaga agar umat Hindu tidak dirugikan akibat persolan dualisme yang dimaksud. Sw-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button