Ketua Komisi IV Nyoman Suwirta Dorong Pemenuhan Anggaran Ideal BPBD Bali untuk Mitigasi Bencana

DENPASAR, MataDewata.com | Komisi IV DPRD Provinsi Bali berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran ideal bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali dalam Rapat Kerja (Raker) di Ruang Banggar DPRD Bali, Denpasar, Selasa (8/9/2026).
Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV I Nyoman Suwirta bersama anggota Ni Made Sumiati, Putu Diah Pradnya Maharani, dan Putu Mangku Mertayasa dengan menghadirkan Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya tersebut menyoroti tingginya potensi kebencanaan yang belum diimbangi kesiapan mitigasi di akomodasi pariwisata, sekolah tangguh bencana, maupun desa.
“Kami di Komisi IV akan mendorong dan memperjuangkan ini bukan tanpa dasar karena kami melihat pertama dari potensi bencana kita sangat tinggi, kemudian dari segi mitigasi kita masih banyak yang kurang dimana mitigasi di akomodasi pariwisata masih kecil kemudian di sekolah tangguh bencana kecil, desa juga begitu,” ujar I Nyoman Suwirta usai memimpin rapat.
Suwirta menekankan pentingnya memperjuangkan regulasi pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) ke Kementerian Dalam Negeri agar lebih fleksibel, mendorong sinergi pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari BPD Bali maupun PLN, serta menyelaraskan komitmen anggaran kebencanaan kabupaten dan kota yang dinilai masih minim.
Selain itu, ia mendorong penyediaan layanan call center kebencanaan terintegrasi di Bali melalui koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika serta pengecualian pembangunan gedung mitigasi vertikal di wilayah pesisir datar seperti Denpasar dan Serangan berdasarkan pemetaan potensi bencana.
“Jangan kita seperti pemadam kebakaran baru terjadi kita baru panik kan. Mitigasi bencana ini penting sekali untuk dipersiapkan salah satunya anggaran sebagai pendukung,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya mengungkapkan bahwa pagu anggaran BPBD Bali tahun 2027 tercatat sebesar Rp21 miliar lebih, sedangkan kebutuhan ideal mencapai sekitar Rp29 miliar.
Menurutnya, selisih anggaran sekitar Rp8 miliar tersebut sangat krusial untuk melengkapi sistem peringatan dini tsunami di 10 desa zona bahaya yang belum terpasang alat, sistem peringatan dini banjir, serta penyediaan logistik darurat (buffer stock) bagi masyarakat pada 24 jam pertama pascabencana.
Melalui penguatan sinergi antara legislatif, eksekutif, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan terkait, upaya pemenuhan anggaran ideal kebencanaan ini diharapkan mampu memaksimalkan langkah mitigasi maupun kesiapsiagaan daerah dalam melindungi keselamatan masyarakat dan pariwisata Bali. Dp-MD



