Tingkatkan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal dan Social Engineering

Kolaborasi OJK dan Lembaga Jasa Keuangan

KARANGASEM, MataDewata.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara kembali melaksanakan rangkaian kegiatan sosialisasi terkait edukasi keuangan dan waspada investasi yang ditujukan kepada masyarakat di Desa Kubu pada tanggal 4 Agustus dan Desa Tulamben pada tanggal 5 Agustus 2022. Kegiatan edukasi ini merupakan program OJK Ngiring ke Banjar yang telah dilaksanakan sebanyak 10 kali sejak awal tahun 2022, dan yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Karangasem.

Dihadiri Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Putu Arya Wirasetyanta, Wakil Pimpinan PT BPD Bali Cabang Karangasem, I Made Adnyana dan Perbekel Desa Kubu, I Gede Putu Ngurah Astawa. Beserta Anggota DPR Komisi XI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M., Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemda, I Nyoman Hermanto Darmawan, Plt. Kepala Departemen Gadai Area Denpasar 2, I Gusti Ayu Ketut Sri Agustini dan Perbekel Desa Tulamben, I Nyoman Pica.

Ik/MD-Arisanku-BPR-Bali//16/2021/1bln

Perbekel Desa Kubu dan Desa Tulamben menyampaikan apresiasi atas kegiatan edukasi yang dilaksanakan OJK dan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat khususnya atas penawaran investasi illegal. Mengingat ada masyarakat yang pernah menjadi korban dari investasi ilegal di Kabupaten Karangasem.

Baca juga :  Top Up Saldo MyPertamina Bisa Langsung di SPBU Seluruh Bali

Pada kesempatan sama Anggota DPR Komisi XI, Rai Wirajaya menyampaikan informasi terkait dengan pengenalan OJK sebagai Lembaga Negara yang dibentuk melalui Undang-Undang No: 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB), OJK hadir dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

“Termasuk di dalamnya adalah edukasi dan sosialisasi, pencegahan, serta pembelaan hukum jika diperlukan. Selain itu masyarakat juga terus dihimbau untuk dapat bijak dalam memilih tempat untuk berinvestasi untuk menghindari kerugian di masa depan,” jelas Rai Wirajaya leboih lanjut.

Selanjutyna arasumber dari OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menyampaikan bahwa, umumnya modus operandi penipuan berkedok investasi tidak memiliki legalitas dan mengiming-imingi keuntungan yang tinggi. Aspek Legal dan Logis (2L) merupakan hal utama yang harus diteliti sebelum memutuskan untuk menempatkan dana pada produk keuangan. Biasanya pelaku investasi bodong akan memamerkan keuntungan tinggi yang ia dapatkan untuk menarik minat masyarakat atau yang sering dikenal dengan sebutan flexing.

Baca juga :  SimInvest dan Smartfren Ajak Generasi 5G Melek Investasi

Menjadi upaya cepat menarik perhatian masyarakat pelaku juga mengajak tokoh masyarakat yang berpengaruh di lingkungan tertentu. Mengedukasi masyarakat secara utuh pada kesempatan tersebut masyarakat juga diberikan informasi terkait dengan pilihan investasi yang legal. Selain informasi terkait dengan waspada investasi ilegal, masyarakat juga dihimbau untuk dapat mewaspadai tindak penipuan yang dilakukan dengan cara mengelabui masyarakat untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan khususnya kepada nasabah perbankan yang dikenal dengan istilah Social Engineering (Soceng).

Ik-MD-KUR-BPD-Bali//2/2022/fm

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Desa Kubu, PT BPD Bali menyampaikan informasi terkait dengan produk perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh modal usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat ini masyarakat dapat mengajukan KUR dimana dan kapan saja melalui website Kurbali.com. Selanjutnya, dalam kegiatan di Desa Tulamben, PT Pegadaian (Persero) menyampaikan informasi terkait dengan produk keuangan di Pegadaian serta cara berinvestasi emas yang aman.

Baca juga :  Bank Indonesia Dorong Percepatan Kemajuan UMKM Pulau Dewata

OJK menghimbau agar masyarakat senantiasa selektif dan memahami manfaat serta risiko sebelum memiliki produk keuangan sebagai investasi. Adapun cara mengetahui daftar entitas ilegal yang sudah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) melalui bit.ly/portal-SWI. Selanjutnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait permasalahan dengan LJK yang diawasi oleh OJK, dapat melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di kontak157.ojk.go.id atau melalui kanal informasi call centre OJK ke nomor 157, whatsapp ke nomor 081 157 157 157.

OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara terus melanjutkan program OJK Ngiring ke Banjar ke banjar-banjar lainnya untuk memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat Bali. Apabila masyarakat ingin bekerja sama dengan OJK untuk dapat memberikan edukasi dan sosialisasi pada banjar di lingkungannya, maka dapat menghubungi OJK melalui surat yang dialamatkan ke Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Jl. WR Supratman No.1 Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, atau menghubungi nomor telepon (0361) 2094070. Ok-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button