Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Tekankan Efisiensi Belanja Daerah Setujui Rancangan APBD 2026
BADUNG, MataDewata.com | Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti memimpin Rapat Paripurna didampingi para Wakil Ketua, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, I Made Wijaya dan I Made Sunarta di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa (4/11/2025).
Dalam Pemandangan Umumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung telah menerima dan menyetujui Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hanya saja, Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran melakukan langkah efisiensi dalam belanja daerah.
Demikian disampaikan I Made Suryananda Pramana, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, pada Rapat Paripurna DPRD Badung. Menurutnya, Rancangan APBD 2026 telah disusun secara rasional, hati-hati dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Postur dan komposisi APBD 2026 dinilai mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada masyarakat. Dalam rancangan APBD 2026, lanjutnya Pendapatan Daerah Badung dirancang sebesar Rp 12,38 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.
Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp13,29 triliun yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk menyeimbangkan postur anggaran, pemerintah daerah juga merancang penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,53 triliun, yang terdiri atas pinjaman daerah senilai Rp1,38 triliun dan SILPA tahun sebelumnya Rp 159,48 miliar.
Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 629 miliar, termasuk penyertaan modal di BPD Bali dan pembayaran cicilan pinjaman daerah ke PT SMI. “Namun, kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Pemerintah tetap melakukan langkah efisiensi terhadap belanja yang masih memungkinkan ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. Hd-MD
