Raih WTP LKPD Tahun 2021, Pemprov Bali Terima Penghargaan

DENPASAR, MataDewata.com | Kementerian Keuangan berikan apresiasi atas terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Apresiasi diberikan dalam bentuk plakat dan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia. Plakat diserahkan kepada pemda yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Penghargaan diberikan untuk peraih opini WTP 5 tahun berturut-turut.

Terdapat satu pemerintah daerah (pemda) di Bali berhasil meraih opini WTP sepuluh tahun berturut-turut, dan pemda lainnya meraih opini WTP antara enam hingga delapan tahun berturut-turut. Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bukti komitmen para Kepala Daerah dan seluruh pengelola keuangan daerah, dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik. Hal ini berlangsung dalam kondisi tekanan Pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2021.

Pemerintah Provinsi Bali telah mendapat opini WTP delapan tahun berturut-turut sejak 2014 hingga tahun 2021. Prestasi ini didukung oleh peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan pemerintah daerah serta komitmen tinggi Kepala Daerah dan seluruh jajaran, sehingga akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat terus dipertahankan.

Gubernur Bali, Wayan Koster menyambut baik dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ini merupakan bukti bahwa kualitas laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Provinsi Bali tetap terjaga di masa Pandemi. Demikian pula untuk pelaksanaan APBD/APBN 2022 di Bali sampai dengan saat ini juga telah berjalan secara on track sesuai dengan jalurnya.

Perkembangan pelaksanaan APBN tahun 2022 di Propinsi Bali pada per 31 Oktober 2022, capaian seluruh pendapatan negara dari pendapatan pajak dan PNBP, mencapai 110,01% dari target Rp10,087 triliun. Terdapat peningkatan capaian ini dibanding periode yang sama di tahun 2021. Realisasi belanja negara atas Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp18.552,44 triliun atau 77,46% dari pagu Rp23.952,50 triliun, Terdapat penurunan realisasi belanja, dibanding periode yang sama di tahun 2021.

Output belanja diantaranya berupa delapan belas Proyek Strategis Nasional yang berada di Provinsi Bali yakni: Pembangunan Preservasi Jalan Dalam Kota SingarajaKubutambahan (100%), Pembangunan Pelabuhan Sanur (100%), Penataaan Kawasan Destinasi Wisata Pura Besakih (99,97%), Pembangunan Dermaga Desa Trunyan dan Dermaga Kuburan Trunyan (83,63%), Pembangunan Preservasi jalan Gilimanuk-CekikSeririt-batas kota Singaraja (81,93%), Pembangunan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Aliran Sunga (DAS) Tukad Saba di Kabupaten Buleleng (81,81%), Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai kepulauan Nusa Penida (77,30%), Pembangunan DAS Tukad Unda, Klungkung (72,66%), Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul, Nusa Ceningan (68,95%).

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (67,47%), Preservasi Jalan Ceklik-Batas Negara-Pekutatan-Antosari-Batas Tabanan (63,56%), Pembangunan Embung Sanur di Kota Denpasar (62,33%), Pembangunan Pengaman Pantai Ruas Tegal Besar-Lepang-Klungkung (60,58%), Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar-Gilimanuk (56,76), Supervisi Pembangunan Bendungan Sidan (44,49%), Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru batas Kota Singarajamengwitani (45,37%), Pembangunan Bendungan Tamblang-Buleleng (40%), Pembangunan Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto-SP. Tohpati (27,66%). Provinsi Bali sampai dengan 31 Oktober 2022 telah merealisasikan belanja APBN sebesar Rp8.713,40 miliar (67,96%) dari total pagu sebesar Rp12.820,97 miliar. Realisasi seluruh dana Transfer ke Daerah se-Provinsi Bali sebesar Rp9.839,04 miliar (88,39%) dari total pagu sebesar Rp11.131,53 miliar.

Realisasi DAK Fisik se-Provinsi Bali sebesar 542,12 milyar (63,44%) dari total pagu sebesar Rp854,51 miliar. Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan berdasarkan nilai kontrak kegiatan, sehingga realisasi penyaluran Rp542,12 miliar terhadap kontrak sebesar Rp691,93 miliar tercapai sebesar 81,68%. Output dari pelaksanaan penyaluran DAK Fisik berupa pembangunan/rehabilitasi sekolah-sekolah (SD, SMP, SMK, SLB dan Perpustakaan), pengadaan obat-obatan untuk Puskesmas dan Rumah Sakit, Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan pemeliharaan jalan, penugasan kelautan dan kehutanan untuk Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani Realisasi DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan se-Provinsi Bali s.d 31 Oktober 2022 sebesar Rp1.007,51 miliar (92,40%) dari total pagu sebesar Rp1.090,37 miliar.

Penyaluran Dana Desa se-Provinsi Bali s.d 31 Oktober 2022 sebesar Rp592,21 miliar (98,58%) dari pagu sebesar Rp600,72 miliar. Dana Desa diberikan untuk 636 Desa dan 69.863 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana Desa disalurkan kepada 46 Desa Mandiri dan 5.407 KPM. Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Non Bantuan Langsung Tunai (NonBLT) sampai dengan Oktober 2022 telah direalisasikan 100% yaitu sebesar Rp47,50 miliar.

Output dari pelaksanaan Dana Desa diantaranya berupa penyelenggaraan Posyandu, PAUD, pelatihan-pelatihan, penguatan ketahanan pangan, penyertaan modal BUMDes, pengelolaan sampah dan peningkatan produksi tanaman pangan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) se-Bali, berjalan dengan baik. Sampai dengan Triwulan III kinerja penyaluran KUR sebesar Rp7,3 triliun dan 126.841 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp.4,25 Triliun. Di wilayah Pemda Bali terdapat penyaluran senilai Rp909,38 miliar untuk 11.900 debitur.

Realisasi Program PEN Perlindungan Sosial terbagi dalam beberapa kluster yaitu Program Sembako sebesar Rp290 miliar dengan penerima 155.786 KPM per tahap; Program Keluarga Harapan sebesar Rp260 miliar dengan penerima 108.841 KPM untuk setiap triwulan; BLT Desa sebesar Rp1,445 miliar dengan penerima 539.129 KPM yang tersebar di 4667 desa; BLT Minyak Goreng sebesar Rp51 miliar dengan penerima 168.462 KPM; BLT BBM sebesar Rp57 miliar dengan penerima 189.140 KPM; Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp78 miliar dengan penerima 130.007 KPM. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali berikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemda Provinsi Bali. Keberhasilan penyaluran perlu dibarengi dengan percepatan penyerapan, sehingga program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai. Dengan hal ini masyarakat Bali dapat segera menikmati manfaatnya. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kembali bergeraknya kegiatan pariwisata, diharapkan akan mempercepat peningkatan perekonomian Bali. Dp-MD