Langkah Gubernur Wayan Koster Bersurat ke Menpora Soal Timnas Israel Dinilai Sangat Tepat untuk Bali

DENPASAR, MataDewata.com | Keputusan Gubernur Bali, Wayan Koster yang tegas menyatakan ‘Tidak Menolak Kejuaraan Dunia FIFA U-20’ dan menyampaikan surat kepada Menpora RI, tanggal 14 Maret 2023, yang esensinya memohon kepada Menpora agar mengambil kebijakan melarang Israel ikut bertanding di Bali, dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menjaga keharmonisan di Pulau Dewata dan secara Nasional.

Sebab, menolak Israel bertanding di Bali semata-mata menghormati konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pembukaan Alinea Kesatu. Keputusan Gubernur Koster itu mendapat dukungan dan respons positif akademisi hingga tokoh masyarakat.

Selain itu, Israel diketahui menjajah Palestina berpuluh-puluh tahun lamanya, tidak menghormati kedaulatan dan kemanusiaan Bangsa Palestina, dan tidak sesuai dengan garis politik Bung Karno. Begitu pula, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, DR. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Minggu (2/4/2023) menilai Gubernur Wayan Koster dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Bali sudah sangat tepat menyampaikan surat kepada Menpora yang esensinya memohon agar Menpora mengambil kebijakan melarang Israel bertanding di Bali, karena melihat kehadiran Israel pada Kejuaraan Dunia FIFA U-20 telah menimbulkan pro kontra terkait konflik Israel-Palestina.

Mungkin surat itu tidak populer di mata masyarakat bola, tapi itulah yang terbaik saat ini demi kepentingan yang lebih besar. Ia berharap masyarakat Bali dan pecinta bola memahami, apalagi surat dan putusan yang disampaikan Pemerintah Pusat melalui Presiden itu sudah dipertimbangkan dengan baik.

Lanang Putra Perbawa yang merupakan lulusan S3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang lebih lanjut menyampaikan, sudah sangat benar gubernur menyampaikan kondisi, keadaan, dan alasan-alasan ke Menpora apabila tim Israel ke Bali, dan Presiden Jokowi juga sudah benar memberikan keputusan.

“Jadi kita semua harus tahu alur pemerintahan ini, untuk itulah saya mengajak masyarakat di Bali pada khususnya agar memahami dan kembali untuk tentram, guyub, serta tidak terpancing oleh kepentingan beberapa oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politiknya di tahun 2024,” tegas pria asal Buleleng yang sempat menimba ilmu Magister Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Sementara, Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MHum., dosen Fakultas Hukum, Unud menyampaikan surat Gubernur Bali kepada Menpora, 14 Maret 2023, adalah sikap seorang Gubernur Bali selaku Kepala Daerah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan daerahnya.

Baik keselamatan terhadap warga Bali dan juga warga negara asing (dalam hal ini pemain U-20 asal Israel, red) yang sesuai rencana sempat memilih Indonesia (Bali, red) sebagai pelaksanaan FIFA U-20. Berdasarkan tanggung jawabnya tersebut, Prof. Arya menyebut gubernur telah menyampaikan usulan terkait penolakan tim Israel bertanding di Bali saat FIFA U-20 nanti kepada Menpora.

Ia menyakini surat Gubernur Bali ke Menpora pasti untuk kepentingan Bali, dan hal tersebut wajar dan tidak apa-apa, karena surat itu mengingatkan Pemerintah Pusat untuk mencari jalan keluar atau solusi. Sedangkan I Made Nariana, Ketua KONI Badung menyatakan kita semua sebetulnya mencintai sepak bola, tetapi kalau ada kepentingan yang lebih luas dan besar, tentu bisa dipertimbangkan.

“Sekarang dengan adanya pro kontra atas rencana Piala Dunia U-20 di Indonesia, yang salah satunya Bali akan dijadikan tempat pertandingan, saya pikir itu wajar-wajar saja,” kata Made Nariana.

Ia menyatakan ada dua gubernur, yakni Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah yang menolak tim Israel di Piala Dunia U-20, sehingga atas hal ini Gubernur Koster tidak menolak Piala Dunia U-20 di Bali dan di Indonesia, namun hanya menolak tim Israel.

Nariana juga menyinggung soal sikap FIFA. FIFA sendiri dikatakan sedang bermain politik. Waktu Piala Dunia Qatar, Rusia tidak diperbolehkan bermain. Sedangkan kalau Bali menolak Israel tidak boleh main, FIFA membatalkan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U-20.

Mengenai pendapat bahwa sepak bola jangan dikaitkan dengan politik atau politik jangan menganggu olahraga, ia mengatakan itu tidak benar. “Saya sudah ikut berpolitik hampir setengah abad kehidupan saya ini, saya jadi jurnalis juga lebih dari setengah abad, saya mengikuti bagaimana politik ikut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, jangankan masalah olahraga yang begitu besar pengaruhnya terhadap masyarakat, kadang-kadang di rumah tangga pun kita berpolitik. Sebab banyak hal-hal yang terjadi, karena kondisi politik lah kadang-kadang dunia olahraga itu terganggu atau olahraga menganggu kondisi politik suatu masyarakat dan itu terjadi di suatu daerah,” jelasnya.

Dikatakan, pembatalan FIFA mengenai Piala Dunia U-20 tidak ada kaitan dengan apa yang diucapkan Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. “Dalam pengumuman FIFA tidak ada menyebut soal Israel, yang disebut malahan kasus Kanjuruhan yang terjadi di Malang tahun 2022. Kita semua harus berjiwa besar terhadap keputusan FIFA ini, mari sekarang tunjukkan kita tetap bisa bermain sepak bola dan bahkan lebih fokus kita bisa meningkatkan prestasi, serta dijadikan pembelajaran oleh semua pihak,” tutupnya.

Anggota DPRD Badung dari Fraksi PDI Perjuangan, I Putu Alit Yandinata menilai kebijakan Gubernur Bali menyampaikan surat ke Menpora, merupakan kebijakan sangat tepat dalam upaya menjaga ketentraman dan melindungi Bali dari adanya pro-kontra terhadap Israel. Kader PDI Perjuangan yang menunjukkan sikap setianya dalam menjalankan ideologi Bung Karno ini juga mengatakan, keputusan yang diambil Gubernur Bali telah berdasarkan kajian yang matang dengan memperhitungkan pro – kontra yang bisa berdampak terhadap pariwisata Bali. Hp-MD